Bupati Ketapang Martin Rantan SH menyampaikan pidato nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2017.

Paripurna DPRD Ketapang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Budi Matheus.S.Pd bersama para wakil-wakil Ketua DPRD seperti Junaidi,SP Qadarini, dan Jamhuri Amir SH, dihadiri Forkopimda, Sekda Ketapang Drs HM Amnsyur.M.Si. asisten, SKPD serta anggota DPRD Ketapang berlangsung diruang rapat Gedung DPRD Ketapang, Rabu, (26/10)
Bupati Ketapang Martin Rantan SH dalam pidatonya mengatakan rencana kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017 adalah memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinanan dan kesenjangan antara wilayah.
Dipaparkan Bupati bahwa penyusunan RKP tahun 2017 dilaksanakan dengan menggunakan pendekattan holistik, tematik, integratif dan spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program .
“ dengan cara memastikan hanya program yang benar benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekadar karena tugas dan fungsinya semata “ kata Bupati Martin Rantan.
Disampaikan Bupati bahwa Pemerintah menyusun prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing masing daerah.
untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam (RKPD).
Adapun ringkasan gambaran umum bidang pendapatan daerah,belanja daerah, dan bidang pembiayaan daerah dalam Raperda tentang APBD tahun 2017 yang disampaikan Bupati Martin Rantan sebagai berikut
pendapatan daerah tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp. 1,531,294,406,157,
pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp, 75,478,877,389,
dana perimbangan Rp 1,245,185,594,786,
lain lain pendapatan daerah yang sah, Rp. 210,629,933,982,
sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp, 1,526,294,406,157,
belanja tidak langsung Rp.934,583,284,712,dan belanja langsung Rp 591,711,121,445, dan pengeluaran pembiayaan Rp 5,000,000,000, yang dialokasikan menambah penyertaanmodal pada Pt Bank pembangunan Daerah Kalbar.
Terkait belanja langsung yang terdiri dari program dan kegiatan tahun anggaran 2017 disampaikan Bupati untuk melaksanakan pembangunan daerah sebagai mana telah ditetapkan dalam dokumen prencanaan daerah prioritas pembangunan daerah strategi dan arah kebijakan pembangunan
Untuk pembiayaan daerah yang meliputi transaksi keuangan untuk menutupi defisit atau manfaatkan surplus
memperhatikan tidak adanya sumber penerimaan pembiayaan selain sisa lebih perhitungan anggaran (Silva) tahun anggaran 2016 maka dijelaskan Bupati bahwa penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2017 masih belum dapat ditargetkan hal tersebut mengingat tahun anggaran 2016 masih menyisakan waktu kurang lebih dua bulan.#humasketapang