Intervensi Standar Pelayanan Minimal, Tingkatkan Pelayanan Kesehatan di Ketapang


SEBANYAK 12 SPM  (Standar Pelayanan Minimal)  menjadi urusan wajib pemerintah. Menurut H.Farhan SE, M.Si,   Jika 2 dari  12 SPM  diintervensi dalam layanannya, maka akan memiliki daya ungkit luar biasa bagi pembangunan di bidang kesehatan.Ia menjelaskan, penanganan SPM tersebut dilakukan satu persatu. Tidak harus dilakukan secara serentak. Pengelolaanya harus terhubungkan dengan baik antara satu dengan lainnya. “Untuk itu ,mari kita wujudkan secara konsekuen menuju  perubahan kearah lebih baik dibidang pembangunan kesehatan,” tegas H.Farhan SE, M.Si.Ia menjelaskan,kisi-kisi permasalahan tentu  tetap ada. Tetapi bagaimana caranya di meminimalisir permasalahan, dengan upaya maksimal, penuh konsekuensi, logis dan kreatif serta  inovatif.  Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang ini mengaku  bangga dengan  upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.Karena  dengan pola CSR  mampu  melibatkan beberapa  perusahaan dalam menangani pembangunan kesehatan di Kabupaten Ketapang.Pembangunan bidang kesehatan, tidak semata mata menjadi  tanggung jawab pemerintah saja. Tapi banyak pihak terlibat di dalamnya. Sekretaris Daerah mengajak  mendukung upaya Dinas Kesehatan mengembangkan pola CSR maupun SPM. Sementara itu, menurut Kepala Dinas  Kesehatan Kabupaten Ketapang, H. Rustami S. KM , M Kes, bahwa SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu  pelayanan dasar. SPM  merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.  Ia menerangkan SPM menjadi urusan wajib  di daerah Kabupaten dan kota serta provinsi , antara lain: pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin serta pelayanan kesehatan bayi maupun  balita.   “Sebagai pelayanan dasar adalah wajib dilayani oleh pemerintah,” kata Rustami.@ (Liputan A.Rachman)

Sekda Ketapang hadiri coffee morning yang di gelar di OPD. (Foto. A.Rachman)