Jalan dan Jembatan Masih Prioritas Usulan Simpang Dua di Tahun 2021

infrastruktur jalan, jembatan dan sarana pendidikan menjadi skala prioritas usulan pembangunan di Kecamatan Simpang Dua yang disampaikan dalam Musrenbang Kecamatan, Rabu (12 Februari 2020). Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan di gedung pertemuan Kecamatan Simpang Dua dibuka oleh Camat, Gerego, S.Sos.Dia menerangkan bahwa Musrenbang merupakan kegiatan rutin setiap tahun, yang merupakan amanah Undang undang. Untuk rencana pembangunan pada 2021  masyarakat Simpang Dua masih banyak mengusulkan fisik, terutama jalan dan jembatan.Selain itu, Camat juga berharap OPD bisa memaparkan program dan kegiatan terkait Kecamatan Simpang Dua pada tahun 2020.

Selanjutnya, Rasyid Redha dari Bappeda Ketapang memberikan pemaparan terkait dengan konsep pembangunan selaras visi dan misi Bupati Ketapang. Terutama berkaitan dengan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Kondisi infrastruktur Kabupaten Ketapang disampaikan, baik dari kondisi jalan, indek pembangunan manusia dan lain sebagainya. Setelah pemaparan disampaikan Bappeda selanjutnya, pengarahan disampaikan anggota DPRD Ketapang. Dimana dalam Musrenbang Kecamatan Simpang Dua, dihadiri anggota DPRD Ketapang, yakni Mateus Yudi, dan Tini. Dalam arahannya, Mateus Yudi berharap program dan kegiatan yang diusulkan di Kecamatan Simpang Dua hendaknya dapat menjadi perhatian OPD terkait. Selain itu, ia juga meminta kepada OPD untuk menjelaskan mekanisme bantuan hibah, maupun program yang tahun 2019 tidak bisa direalisasikan. Untuk kegiatan yang tidak terakomodir 2020 diharapkan dapat dialokasikan pada 2021. Mateus Yudi menegaskan mereka sebagai wakil rakyat hanya menyambung aspirasi rakyat sementara eksekutor dari usulan masyarakat untuk dimasukkan dalam aplikasi e-planning adalah kewenangan eksekutif. Harapannya dari usulan masyarakat dapat diakomodir dalam RKPD Ketapang. Harapannya, usulan yang disampaikan dalam Musrenbang sinergis dengan pokok pikiran DPRD.Dalam kesempatan itu, Mateus Yudi juga menginformasikan adanya pembahasan terkait kerjasama antara pihak propinsi Kalbar, Pemkab Ketapang dan KKU untuk menjadikan ruas jalan Melano-Simpang Dua menjadi ruas jalan nasional yang bisa membuka akses transportasi masyarakat. Jika ruas jalan ini terbuja, maka jarak antara Ketapang sampai ke Simpang Dua diperkirakan hanya sekitar 180 km.Sementara Tini menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Mateus Yudi. Ia memberikan apresiasi dalam tahapan perencanaan pembangunan. Menurutnya, fungsi kontrol sudah di jalankan, karena penyelenggara pemerintah daerah, adalah Bupati dan DPRD Ketapang. DPRD hanya mengawal pembangunan ini. oleh karena itu, bagian dari rakyat, mereka mengharapkan aspirasi rakyat didengarkan dan di hormati. “Kami apresiasi pada pemerintah, dan kita sudah bisa menikmati pembangunan walaupun belum maksimal,  dan mudah mudahan kedepan, pada anggaran tahun 2021 bisa dialokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan yang sudah ada,” ucapnya.Seterusnya, usulan prioritas pembangunan di Kecamatan Simpang Dua disampaikan oleh Camat, Simpang Dua, Gorego S.Sos. Menurutnya, selain usulan infrastruktur yang dapat diakomodir pada APBD 2021, masyarakat juga mengusulkan agar listrik dan signal telepon seluler dapat ditingkatkan, sehingga tidak hanya SMS dan telepon saja di ibukota Kecamatan Simpang Dua yang saat ini ada akses telepon dan seluler. “Kami harap bisa ditingkatkan agar bisa WA, dan disampaikan ke BUMN yang membidangi telekomunikasi ini,” kata camat Simpang Dua.Demikian juga dengan sejumlah desa yang masuk dalam kawasan hendaknya dapat difasilitasi dengan Dinas Kehutanan Propinsi Kalbar maupun instansi terkait lainnya. Pemukiman desa yang masih berada dalam kawasan, diharapkan dapat dilepaskan statusnya, sehingga warga dapat mengurus surat kepemilikan lahan mereka.Beberapa usulan prioritas desa yang disampaikan diantaranya, jalan dan jembatan antara dari Desa Semandang Kanan dan Kompar Sebomban. Demikian juga beberapa jalan dan jembatan yang diusulkan diharapkan juga mendapat dukungan DPRD Ketapang.Setelah seluruh usulan desa disampaikan, selanjutnya OPD yang hadir diminta memberikan tanggapan dan rencana kegiatan. Demikian juga usulan dan harapan disampaikan para kades untuk ditanggapi kembali oleh OPD. Beberapa permasalahan seperti kawasan hutan kembali menjadi harapan para kades untuk bisa difasilitasi. @